Sungailiat – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI), Wakil Bupati Bangka didampingi Inspektur Kabupaten Bangka dan Kepala Bappeda Kabupaten Bangka melakukan kunjungan ke RSUD Depati Bahrin, Rabu (16/9/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam memastikan kesiapan unit penyelenggara pelayanan publik, khususnya RSUD Depati Bahrin, dalam menghadapi proses penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Darius selaku Inspektur Kabupaten Bangka, Andi selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, serta Yolan selaku Auditor Inspektorat. Kehadiran jajaran Inspektorat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam mendukung kesiapan perangkat daerah serta unit pelayanan publik menghadapi penilaian Ombudsman RI.
Kegiatan diawali dengan koordinasi dan peninjauan terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan di RSUD Depati Bahrin. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian.
Inspektorat Kabupaten Bangka turut mendorong agar penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan, akuntabel, sesuai ketentuan, serta berorientasi pada kebutuhan dan hak masyarakat sebagai penerima layanan. Pembinaan dan pengawasan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas serta meminimalkan potensi terjadinya maladministrasi.
Melalui kunjungan dan koordinasi bersama, Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Persiapan menghadapi penilaian Ombudsman RI tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan aspek penilaian, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan ke RSUD Depati Bahrin diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Inspektorat, Bappeda, dan penyelenggara pelayanan dalam mempersiapkan pelaksanaan penilaian Ombudsman RI sekaligus memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
