Sungailiat — Inspektorat Kabupaten Bangka menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) pada Kamis, 19 Desember 2025 pukul 09.00–13.00 WIB bertempat di OR Parai Tenggiri, Kantor Bupati Bangka. Kegiatan ini menghadirkan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai narasumber, yaitu Yunita Miftahanifah, Eki Putra Mas Farhan, Citra, dan Frans.
Bimtek ini diikuti oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Bangka, meliputi seluruh Inspektur Pembantu (Irban), Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD), serta Auditor, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pengawasan, pembinaan, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Kabupaten Bangka, Darius, S.Sos., CGCAE. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada Tim BPKP yang selama ini konsisten mendampingi Inspektorat Bangka dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes.
Inspektur menegaskan bahwa Bimtek ini sangat strategis dalam mendukung tugas pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya di tingkat desa. Ia juga menyoroti masih ditemukannya kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, termasuk adanya potensi fraud yang perlu diantisipasi secara sistematis. Pada tahun 2025, terdapat dua desa yang menjadi bahan pembahasan bersama pihak Kejaksaan terkait permasalahan pengelolaan keuangan desa.
Beliau berharap Bimtek ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mendorong perubahan mindset menuju pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan Bimtek Siswaskeudes ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam pengawasan keuangan desa berbasis risiko, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Diharapkan sinergi antara Inspektorat Kabupaten Bangka dan BPKP terus berlanjut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip good governance.
